Prosedur dan Syarat Pendirian PT Terbaru Yang Wajib kita Ketahui

 


Dua tahun berjalan, semakin tidak sedikit terobosan guna mempermudah formalitas pendirian PT atau perusahaan dan perizinan usaha terutama di distrik Jakarta. Mulai dari pengusulan NPWP perusahaan, SKDP, proses SIUP dan TDP, formalitas dan persyaratannya jadi lebih mudah. Benarkah sebanyak terobosan teranyar tersebut menciptakan perusahaan dan mengurus perizinannya kini jadi lebih mudah?

Prosedur dan persyaratan guna pendirian perusahaan dan perizinan usahanya kian dipermudah. Pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 91 Tahun 2017 mengenai Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Salah satu poin urgen di Perpres tersebut ialah arahan presiden bahwa perizinan berjuang yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah wilayah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan pekerjaan usaha, perlu diatur kembali supaya menjadi penyokong dan bukan kebalikannya menjadi hambatan perkembangan pekerjaan usaha.

Perpres No.91 Tahun 2017 pun menekankan bahwa sebagai unsur dari reformasi perizinan berjuang pemerintah wilayah didorong untuk merealisasikan teknologi informasi online dalam pengamalan perizinan berusaha.

Berikut ini sejumlah highlight terobosan dari pemerintah yang mempermudah formalitas dan kriteria pendirian PT atau perusahaan dan perizinan usahanya. Berdasarkan daftar kami, Pemerintah DKI Jakarta tergolong yang lumayan responsif dalam mengerjakan terobosan. Beberapa diantaranya sudah mengedepankan teknolgi dengan memakai platform online dan menghapuskan proses pengusulan secara manual yang sebelumnya tidak sedikit digunakan oleh lembaga pemerintah yang menangani perizinan usaha.

Proses Akta Pendirian PT, SK Pengesahan Badan Hukum, dan NPWP Perusahaan
Di pertengahan bulan Juni 2018, beredar informasi bahwa guna penerbitan NPWP perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) tidak lagi dilaksanakan melalui proses pengusulan secara manual. Sebab, sesudah proses pengabsahan SK badan hukum guna badan usaha berbentuk PT di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan HAM, otomatis bakal dikeluarkan NPWP atas nama PT tersebut. Sebelumnya proses penerbitan NPWP perusahaan dijalankan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang distrik kerjanya berada di mukim usaha perusahaan tersebut. Namun di formalitas terbaru, saat akta pendirian PT dan SK Kemenkumham diterbitkan, tanpa perlu pengusulan secara manual ke KPP setempat otomatis bakal diterbitkan pula NPWP perusahaan.

Pemberitahuan bahwa NPWP perusahaan sudah berlalu diproses dikatakan setelah proses pengabsahan akta dan SK di Kemenkumham. Informasi tentang NPWP tersebut dikatakan melalui email dari Direktorat Jendral Pajak (eregistration@pajak.go.id). Namun sampai detik ini belum dapat dijamin apakah ini sudah menjadi formalitas baku menilik tidak seluruh NPWP perusahaan diterbitkan bersamaan dengan diterbikannya SK pengabsahan badan hukum PT.

Domisili Usaha di Virtual Office
Untuk formalitas dan kriteria pendirian PT atau perusahaan teranyar di distrik Jakarta, tidak ada evolusi yang signifikan berhubungan dengan pemakaian Virtual Office sebagai mukim usaha. Sempat terdapat hambatan melewati peraturan di tahun 2015, tetapi antara tahun 2016-2018 pembatasan tersebut telah tidak terdapat lagi. Pemda DKI sepertinya sudah lumayan akomodatif untuk memperbolehkan perusahaan yang baru berdiri untuk memakai Virtual Office sebagai mukim usaha yang nantinya bakal dijadikan dasar untuk menerbitkan perizinan usaha yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Kumpulan Perusahaan (TDP). Situasi ini dimanfaatkan oleh pengusaha pengelola Virtual Office dan Service Office baik lokal maupun yang terafiliasi dengan asing untuk menyerahkan layanan mukim usaha dengan menggunakan alamat Virtual Office tersebut.

Easybiz berkolaborasi dengan Conclave Simatupang meluangkan layanan paket Easy guna UMKM dan Startup yang akan menegakkan perusahaan di Jakarta dengan memakai Virtual Office. Dengan Rp 10,5 juta sudah dapat mendapatkan paket penciptaan PT mulai dari akta pendirian PT dan SK pengabsahan badan hukum, NPWP perusahaan, SIUP dan TDP. Prosedur dan persyaratan pendirian perusahaan dengan memakai Virtual Office lebih gampang untuk UMKM dan Startup yang akan menegakkan perusahaan. Selain ongkos yang lebih murah, guna Paket Easy dokumen persyaratan yang me sti disiapkan melulu fotokopi KTP, KK, NPWP dan pas potret dengan latar belakang merah. Persyaratan selebihnya laksana Surat Keterangan Gedung, IMB, bukti pembayaran PBB tahun berjalan, dan surat-surat pengakuan lainnya bakal disiapkan oleh Easybiz dan Conclave.

Namun butuh diketahui bahwa tidak semua pekerjaan usaha di Jakarta dapat menggunakan Virtual Office sebagai mukim usahanya dan sedangkan ini proses pengusulan SIUP dan TDP-nya tidak dapat menggunakan platform JakEvo. Apa tersebut platform JakEvo dan apa kelebihan dikomparasikan prosedur dan persyaratan sebelumnya, dapat dipelajari di unsur bawah tulisan ini di unsur SIUP dan TDP.

Menentukan Bidang Usaha Sesuai KBLI
Acuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru ialah Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No.19 Tahun 2017 mengenai Perubahan atas Kepala Badan Pusat Statistik No.95 Tahun 2015 mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Perka BPS No.19/2017). Di Perka BPS No.19/2017 tersebut dilafalkan pengelompokkan pekerjaan ekonomi ke dalam KBLI sangat urgen untuk keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha.

Perka BPS yang menata KBLI dijadikan acuan guna masing-masing wilayah dalam menilai KBLI yang dapat digunakan di wilayah masing-masing. Misalnya guna wilayah Jakarta acuan KLBI yang dipakai untuk disematkan di SIUP ialah Keputusan Kepala BPTSP No. 50 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas Keputusan Kepala BPTSP mengenai Penetapan Penggunaan Kode KBLI Pada Perizinan Perdagangan. Untuk distrik Tangerang Selatan opsi KBLI yang dapat digunakan dapat dicek disini.

Penghapusan Persyaratan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)
Sejatinya semenjak tahun 2016 guna wilayah Jakarta telah ada aturan yang dikeluarkan oleh Kepala DMPTSP yang mengaku bahwa SKDP telah tidak lagi menjadi persyaratan dalam mengemukakan perizinan. Namun dalam praktiknya, SKDP masih diminta ketika perusahaan yang baru didirikan hendak mendapatkan NPWP perusahaan. Kemudian, pada saat pengusulan untuk menemukan SIUP pun diminta guna menyertakan SKDP.

Baru di tahun 2018 guna mendapatkan NPWP perusahaan bukan lagi melampirkan SKDP. Gantinya, perusahaan melulu diminta untuk memenuhi surat pernyataan mengerjakan kegiatan. Sementara untuk pengusulan SIUP, tidak butuh lagi SKDP tapi lokasi yang dijadikan mukim usaha me sti berada pada zonasi yang cocok dengan peruntukannya.

Persyaratan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Mendirikan PT
Untuk pengusulan SIUP di distrik Jakarta, persyaratan BPJS Ketenagakerjaan sampai ketika ini tidak dijadikan persyaratan lagi. Namun, menurut empiris kami, di etape mana perusahaan wajib guna mendaftarkan karyawannya mengekor BPJS Ketenagakerjaan sering berubah-ubah. Pernah dalam satu masa-masa persyaratan BPJS Ketenagakerjaan itu harus sudah diisi sebelum mengemukakan izin usaha (SIUP). Tapi di beda waktu persyaratan itu berubah

Kendatipun kepandaian di langkah mana pengajuannya berubah-ubah, tetapi dasar hukum perusahaan me sti mengikutsertakan karyawannya mengekor program BPJS Ketenagakerjaan tidaklah berubah yaitu PP 84/2013 mengenai Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993 mengenai Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Di aturan tersebut dilafalkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sejumlah 10 orang atau lebih, atau menunaikan upah sangat sedikit Rp 1 juta sebulan, wajib memboncengkan tenaga kerjanya dalam program garansi sosial tenaga kerja. Untuk distrik Jakarta di antara aturan sehubungan dengan BPJS ialah SE Kepada BPTSP DKI No. 24/SE/2016.

Prosedur Pengajuan NPWP Perusahaan
Sebagaimana dikatakan di poin 1 di atas, proses pengusulan dan penerbitan NPWP perusahaan berbentuk PT bisa jadi besar tidak butuh lagi dilaksanakan dengan pengusulan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya berada di mukim perusahaan. Setelah didapat SK badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM kelihatannya dilanjutkan dengan proses penerbitan NPWP perusahaan. Namun, belum ada keterangan apakah formalitas ini telah dijalankan secara seragam di semua Indonesia. Pertanyaan lainnya ialah bagaimana formalitas dan persyaratan penerbitan NPWP guna perusahaan yang bukan badan hukum? Apakah telah ada formalitas dan persyaratan teranyar atau tetap dikemukakan secara manual?

Prosedur dan Persyaratan SIUP dan TDP
Prosedur pengusulan SIUP dan TDP di distrik Jakarta sekarang dapat dilakukan dengan memakai platform JakEvo yang berbasiskan portal online dan aplikasi. Ini dominan positif terhadap formalitas dan persyaratan perizinan usaha. Melalui JakEvo persyaratan guna mendapatkan SIUP dan TDP tersebut pun semakin gampang sepanjang mengisi dan melengkapi persyaratan. Sebagai misal pada proses sebelum terdapat JakEVO, tidak tidak cukup ada 14 surat pengakuan yang me sti disiapkan. Namun di JakEvo surat pengakuan yang dibutuhkan hanya 4 macam dan tidak terdapat lagi pengisian form manual sebagaimana proses sebelumnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *